Kalurahan Putat

Putat (SIDA)- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa) Putat adakan Musyawarah Desa (Musdes) Pencermatan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2017 pada hari Jumat, 22 Desember 2017 di Balai Desa Putat.

Musdes tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB dengan menghadirkan Ketua RT/ Kader Desa, Ketua RW dan Dukuh di wilayah Desa Putat serta dihadiri oleh Suprapti selaku Sekretaris Desa Putat sekaligus sebagai Ketua TKPKDesa yang melekat pada jabatannya, Juni Putra Nugraha selaku Kasi Pelayanan sekaligus Sekretaris TKPKDesa yang juga melekat pada jabatnnya sebagai narasumber, Lian Kristina sebagai Operator SIDA dan Bripka Nanang selaku Bhabinkamtibmas Desa Putat.

Musdes 1 BDT Tahun 2017 adalah pencermatan terhadap data kemiskinan Verval BDT Tahun 2016 untuk memilah rumah tangga (ruta) dengan ketentuan masih berstatus tetap sebagai ruta miskin, peningkatan kesejahteraan, ganti kepala ruta, ruta pindah, ruta meninggal, pergantian komposisi ruta, ruta baru ataupun ruta yang tidak dikenal.

Selain update data kemiskinan juga dilakukan pencermatan terhadap data dari Kementerian Sosial yang tidak beririsan dengan data BDT Tahun 2016. Data yang dimaksud adalah data ruta yang tidak masuk dalam BDT Tahun 2017 karena sudah dinilai mampu oleh Dukuh dan pemangku kebijakan di padukuhan namun saat ini masih mendapatkan program bantuan dari pemerintah.

Setelah pencermatan dilakukan kemudian direkap dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pencermatan BDT Tahun 2017 yang akan ditindaklanjuti dengan verifikasi dan validasi di lapangan dengan form pendataan yang diberikan oleh BAPPEDA Gunungkidul.

Dalam materinya Juni mengharapkan kerjasama yang baik kepada para petugas pendata guna mendapatkan hasil verval yang valid dan optimal. Juni berpesan agar tidak ada blank data atau isian yang dikosongi.

“Mohon bapak ibu sekalian bisa bekerjasama guna mendapatkan hasil yang optimal. Karena data ini bertujuan untuk update kemiskinan di Desa Putat agar kelak bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.” Jelas Juni.

Juni juga menyampaikan BDT yang sudah memasuki tahun ke tiga tersebut belum diakomodir oleh TNP2K di tingkat pusat sehingga masih banyak bantuan yang kurang tepat sasaran. Namun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui BAPPEDA dan Dinas Sosial tetap konsisten untuk memperjuangkan metode verval BDT agar bisa diterima oleh TNP2K.

“Pemerintah Pusat belum menggunakan data BDT ini dalam menyalurkan bantuan, makanya masih ditemui data yang tidak beririsan tersebut. Seperti tahun 2018 nanti, kuota PKH tiba-tiba ditambah namun tidak diketahui sumber datanya secara jelas. Dari kisaran 6 juta penerima PKH tahun ini akan menajdi 10 juta di tahun 2018. Ini sangat bertolak belakang dengan upaya validasi kemiskinan.” Imbuh Juni.

Juni juga telah menyampaikan kepada BAPPEDA Gunungkidul saat sosialisasi di tingkat kecamatan agar data hasil BDT tersebut bisa segera diterima dan disahkan oleh TNP2K sehingga bantuan dapat disalurkan dengan tepat.