Kalurahan Putat

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih tetap akan menyelenggarakan Pilkada 2020 sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni 9 Desember mendatang.

Meskipun, kondisi seluruh wilayah di Indonesia saat ini masih mengalami pandemi Covid-19, namun KPU disebut bakall menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan Pilkada 2020. 

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, mengatakan keputusan tersebut akan mendatangkan tantangan sekaligus konsekuensi tersendiri.

Di antaranya adalah pencapaian target partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya, dirasa akan cukup berat dicapai.

Bahkan, diprediksi pula akan muncul kelompok Golput yang lebih besar pemilu-pemilu sebelumnya.

"Apalagi sekarang di tengah pandemi Covid-19. Sebagian orang tentu menilai terlibat dalam kampanye hingga datang ke TPS sangatlah berisiko," kata Arie Sujito kepada Tribunjogja.com, Kamis (24/9/2020).

Ia menambahkan, meski sudah terdapat panduan protokol kesehatan dari KPU, namun hal itu dirasa belum cukup mampu meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Kecuali, lanjut dia, KPU berani menjamin dan mampu meyakinkan masyarakat dengan hal yang tidak biasa.

Lebih lanjut ia menegaskan, baik KPU maupun para pasangan calon (Paslon) perlu mewaspadai kemunculan kelompok kritis yang tidak mengharapkan adanya pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.

"Karena kalau melihat dari kontroversi dan situasi saat ini, pasti tingkat partisipasinya menurun. Banyak kelompok golput. Dan akan muncuk kelompok-kelompok kritis yang menyuarakan itu. Itu menjadi pekerjaan KPU dan tim sukses paslon," imbuhnya.

Ia menambahkan, kontroversi yang terjadi saat ini menjadi warning untuk KPU dan pemerintah, bahwa protokol kesehatan harus dilakukan seketat mungkin.

"Terutama masa kampanye. Karena kampanye itu kan peluang kumpul-kumpul masih ada itu," tegas dia.

Jika melihat dari perkembangan Covid-19 yang ada, Arie Sujito menyebut wabah di tingkat nasional saat ini masih sangatlah tinggi.

Menurut dia Pilkada memang merupakan peristiwa penting, namun keselamatan dan keamanan masyarakat juga penting.

"Itu menjadi alasan turunnya partisipan masyarakat untuk pilkada kali ini," tutupnya.

Kelompok Kritis

Kalangan menengah ke atas diprediksikan menjadi kelompok penyumbang partisipasi yang rendah di Pilkada serentak 2020 kali.

Menurut Arie, dibandingkan dengan kalangan menengah ke bawah, kelompok menengah ke atas akan cenderung berpikir panjang jika harus mengikuti pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Kelompok menengah ke atas kali ini menurut dia sangatlah luas, baik itu ASN, pegawai swasta atau wirausaha.

Alasannya, kelompok itulah yang akrab dengan informasi dan literasi terkait perkembangan Covid-19.

"Sehingga mereka ini tidak mau ambil risiko untuk terlibat kampanye dan datang ke TPS pada hari pencoblosan. Ya kalangan menengah ke atas ini, dan kelompok kritis itu pasti berpikir ulang utuk datang ke TPS," katanya.

Lebih lanjut, Sujito mengatakan kondisi ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan para pasangan calon (paslon) untuk membuat pemilu yang kreatif.

Namun demikian, upaya tersebut pun harus terhalang lantaran KPU tingkat daerah bergerak menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI.

Terdapat beberapa aturan yang tidak boleh dihilangkan maupun ditambahkan oleh penyelenggara tingkat daerah.

"Saya kira tergantung penyelenggara saja. Kalau bisa membuat pemilu yang kreatif ya pasti bisa ada jalan keluar," pungkasnya. 

( tribunjogja.com / hda )

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Pengamat Politik UGM : Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurun, Banyak Kelompok Golput, https://jogja.tribunnews.com/2020/09/25/pengamat-politik-ugm-tingkat-partisipasi-masyarakat-menurun-banyak-kelompok-golput?page=3.
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Muhammad Fatoni