Kalurahan Putat

Putat (SIDA)- Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul akan segera melaksanakan Updating Data Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Nasional pada kisaran bulan November mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Dra. Siwi Iriyanti, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial pada acara Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul.

Acara sosialisasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) angkatan, yaitu Rabu dan Kamis, 4-5 Oktober 2017 dengan peserta Kasi Pelayanan Desa dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Gunungkidul dengan pembagian 9 (sembilan) Kecamatan per angkatannya.

Sosialisasi dimulai pada pukul 10.00 WIB diawali dengan sambutan dan pengarahan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. Dalam sambutannya, Siwi menyampaikan bahwa pada tahun 2018 seluruh masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan baik PBI APBN, APBD maupun mandiri. Hal tersebut untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.

Selain pengantar mengenai jaminan kesehatan, Siwi juga meminta informasi dari Kasi Pelayanan yang hadir terkait penggunanaan data PBDT dari Bappeda Gunungkidul yang diharapkan bisa berfungsi optimal dengan program satu data untuk semua.

Verifikasi dan Validasi Data Jaminan Kesehatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada bulan November mendatang karena sampai saat ini Dinas Sosial masih dalam proses memilah database yang akan dibagikan ke desa. Hal tersebut dikarenakan database yang ada masih acak untuk wilayah di Gunungkidul sesuai dengan urutan kepesertaan jaminan kesehatan dan bukan beradasarkan kewilayahan sehingga harus disusun agar database mengelompok menjadi per kecamatan dan desa.

Juni Putra Nugraha selaku Kasi Pelayanan Desa Putat yang mengikuti sosialisasi pada angkatan kedua, Kamis 5 Oktober 2017 menyampaikan penggunaan satu data yang dibenturkan oleh permasalahan klasik di tingkat desa dimana Pemerintah Desa masih dihadapkan dengan permintaan layanan masyarakat khususnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang diminta dari Dinas/ Instansi lain.

“Setiap awal tahun ajaran baru, Desa selalu panen permohonan SKTM dari para pelajar. Mereka mengaku dimintai oleh pihak sekolah. Bagi pelajar yang mempunyai KIP (Kartu Indonesia Pintar) untuk dicopy, sedangkan yang tidak memiliki untuk meminta SKTM dari desa. Desa sendiri tidak pernah diberi penjelasan terkait penggunana SKTM bagi pelajar di setaip awal tahun ajaran baru. Di sini menjadi dilema bagi Pemerintah Desa, antara dilayani dan tidak sesuai dengan satu data yang dianjurkan. Harusnya bukan hanya Pemerintah Desa yang diminta untuk memfilter dari level bawah, tapi di level kabupaten, Dinas/ Instansi seyogyanya duduk bersama dan berbagi database tersebut sehingga apabila ada pelajar dari keluarga yang tidak masuk dalam rumah tangga miskin tidak perlu diarahkan untuk meminta SKTM dari desa.” Jelas Juni.

Menanggapi hal tersebut, Siwi memaknainya dengan cara berbeda. SKTM untuk keperluan bantuan belajar atau beasiswa bisa dimaklumi agar orang tua mendapat keringanan biaya belajar anak-anaknya. Namun di sisi lain angka kemiskinan tidak akan berkurang tapi justru akan selalu bertambah dengan kondisi seperti ini. Siwi pun mengaku belum bisa dengan tegas memfilter kategori pemberian SKTM tersebut karena memang sangat komlpeks permasalahannya.

Selain itu, salah satu peserta juga meminta kepada Dinas Sosial untuk memberikan soft copy database Peserta PBI JKN dari APBD Gunungkidul karena yang diberikan dari database Peserta PBI JKN dari APBN. Diharapkan dengan database tersebut dapat mempermudah kroscek data kepesertaan JKN apabila warga membutuhkan layanan karena kehilangan kartu ataupun menanyakan kartu yang belum tercetak dari BPJS.