MASALAH GUNUNGKIDUL BUKAN AIR TAPI TATA KELOLA MANAJEMENNYA
11 November 2020 15:41:54 WIB
RADAR JOGJA – Debat Calon Bupati-Wakil Bupati Gunungkidul putaran ketiga jadi puncak debat kandidat Pilkada Gunungkidul. Menjadi panggung bagi paslon nomor urut 3, BWH dan Benyamin Sudarmadi, menunjukkan kecakapannya terkait konsep pembangunan dan persoalan penanganan air bersih.
Dalam debat yang disiarkan langsung oleh TVRI Jogja Selasa malam (11/11), paslon yang diusung PDI Perjuangan menyampaikan pembangunan secara luas dalam wajah otonomi desa juga keistimewaan DIJ. Bambang Wisnu Handoyo (BWH) menempatkan pembangunan yang dipusatkan dalam konsep kemandirian desa.
“Kami yakin kalau pembangunan desa dengan mewujudkan konsep desa mandiri ini bisa kita capai otomatis menggerakkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di tingkat kabupaten,” ujar BWH saat diminta memaparkan perbedaan visi misinya sendiri dengan paslon yang lain pada sesi kedua debat.
Cabup yang dikenal orang dekat Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X dan mendapat kepercayaan memegang bendahara umum dalam tata Pemerintah DIJ selama 20 tahun itu menunjukkan kecakapannya dalam mengupas aset milik desa saat ini sebagai aset milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningkrat menurut UU Keistimewaan yang dimanfaatkan desa. UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ menjadi penting bagi BWH-Benyamin dalam penataan tata ruang wilayah.
Menurut dia, status Keistimewaan DIJ yang diikuti dengan adanya dana istimewa (danais) untuk DIJ akan diperjuangkan menjadi pemasukan asli desa guna memperkuat alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Sehingga diharapkan banyak desa dalam menggerakkan pembangunan dari tingkat paling bawah.
BWH-Benyamin menyebut kedua UU Desa dan Keistimewaan DIJ menjadi garda depan pembangunan di DIJ, khususnya Gunungkidul. Saat sesi debat, ada pertanyaan dari paslon lain perihal penanganan konsumsi air bersih masyarakat rentan di 12 kapanewon di Gunungkidul. Hal itu menjadi kesempatan BWH dan Benyamin menegaskan pernyataannya pada debat sebelumnya menyatakan air tidak menjadi persoalan berarti.
BWH menegaskan, ketersediaan air di Gunungkidul tidak menjadi persoalan. Mantan Kepala BPKAD DIJ itu menyebut, yang menjadi permasalahan adalah tata kelola menajemen. “Semua paslon juga sepakat ketersediaan air bawah tanah kita itu berlimpah. Tapi manajemen tata kelola dirasakan belum sepenuhnya baik. Sekali lagi air kita tidak masalah, tetapi manajemennya yang bermasalah,” tegas BWH.
Dia tidak sependapat dengan visi misi paslon lain yang hanya mengandalkan sistem droping air dengan armada tanki untuk melayani masyarakat di 12 kapanewon. Mantan Plt Kepala Disdikpora DIJ itu menilai program sumur bor tidak menjawab kebutuhan pemenuhan air baku untuk konsumsi masyarakat.
Sumur bor dinilai Bambang hanya sesuai untuk untuk pemenuhan kebutuhan pertanian. BWH-Benyamin akan menggalakkan kembali keberagaam pamdus dan simaskarta yang sudah berjalan. Hanya saja perlu dipadukan dengan desa melalui badan usaha milik desa (bumdes), selain manajemen air yang perlu diperbaiki. Cawabup Benyamin juga berkesempatan menjawab jelas upaya perlindungan bagi perempuan anak di masa pandemi covid-19.
Menurut cawabup putra daerah yang berlatar belakang pengusaha memimpin belasan perusahaan di Jakarta, peran mendorong ekonomi produktif kaum perempuan sebagai pelaku usaha harus menjadi perhatian khusus. Menurutnya, peran pemerintah harus ditingkatkan, tidak cukup hanya memudahkan akses modal bagi usaha ekonomi kreatif, tetapi pendampingan usaha hingga pemerintah membuka akses pemasaran bagi produk kratif dihasilkan.
Benyamin juga menyinggung penanganan ekonomi masa covid 19 harus diimbangi pemerintah kabupaten untuk rajin dan disipling dalam meremajakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang berbasis desa. Peremajaan DTKS harus mulai dilakukan dengan berbasis desa untuk mengantisipasi adanya gesekan sosial di tengah masyarakat masa Pandemi Covid19.
Bupati Gunungkidul Badingah berharap semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada 9 desmeber mendatang. Ia berharap disiplin protokol kesehatan tetap dikedepankan untuk usaha keselamatan bersama. Bupati dua periode ini juga mengingatkan pentingnya tetap menjaga kerukunan dan persatuan meskipun beda pilihan. (*/naf/ila)
Sumber: https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/2020/11/11/masalah-gunungkidul-bukan-air-tapi-tata-kelola-manajemennya/
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MITRA GUNUNGKIDUL DAN SEMIN BERBAGI MENYALURKAN SHODAQOH DONATUR UNTUK 100 ANAK YATIM PIATU SE-KAPAN
- PELADI MAKARTI
- PEMBINAAN POKJA II DAN UP2K PKK KALURAHAN PUTAT OLEH IBU BUPATI
- PERTEMUAN KADER BULAN AGUSTUS 2024
- KKN UNIVERSITAS MERCUBUANA MELAKSANAKAN TIGA AGENDA UNTUK DESA PRIMA GUMREGAH
- KUNJUNGAN DESA PRIMA AGUNG MANDIRI KE RUMAH PRODUKSI BOLU KELAPA
- AKREDITASI DESA BUDAYA PUTAT